diskusi publik

Proses pilkada Kebumen sudah memasuki masa kampanye dan diawali dengan pemaparan visi-misi para kandidat di gedung Dewan yangterhormat. Visi-misi yang dibangun merupakan gagasan orisinal dari pembangunan yang matang,terencana, sebagai mimpi yang menjadi target pembangunan Kebumen 5 (lima) tahun mendatang. Ia akan di turunkan menjadi program yang disesuaikan dengan visi-misi provinsi dan nasional. Kemudian dipecah menjadi program-program nyata yang di danai APBD.

Banyak perspektif yang harus diperhatikan dalam menyusun visi-misi kota Kebumen ini. Aspek pemerintahan, perekonomian, kesehatan, sarana public, pendidikan, kesetaraan gender, agama, potensi SDM dan SDA dlll. Tentunya bukan hal yang wajar jika visi-misi itu hanya atribut pencalonan atau sekedar dokumen yang secara substansial tidak dipahami oleh sang pengusung ide. Jika demikian adanya

maka nasib 1,3 juta penduduk Kebumen di ujung tanduk, karena calon-calon pemimpinnya tidak paham arah dan ahistoris terhadap tujuannya sendiri. Mau dibawa kemana kita ini?

Tidak baik bukan jika pemaparan visi-misi hanya basa-basi saja. Apalagi jika pasangan calon gagap ketika mempresentasikan gagasannya kepada wakil rakyat calon partner kerja mereka. Tapi jika itu benar-benar terjadi, pertanyaannya adalah, apakah ini hanya diangap pengguguran kewajiban atas ritus demokrasi prosedural ?

Dalam makalah visi-misi masing-masing kandidat Bupati Kebumen 2010-2015 terdapat kesamaan yakni sama-sama ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat. Janji kesejahteraan rakyat ini akan menjadi hutang kampanye. Tantangannya adalah kemiskinan dan jalan keluarnya adalah kemandirian. Padahal dalam praktek penanganan kemiskinan, hari ini masih menggunakan cara-cara yang justru memperkuat nalar ketertundukan.

bersatu kita maju

Guyuran bantuan luar negeri  yang memanjakan, satu waktu akan menundukan nalar berdikari masyarakat. Lalu kemana gerangan harus dicari kesejahteraan yang dimaksud? Oke jika ini dimaknai stimulasi kemandirian rakyat, tapi biasa tidak visi-misi yang dihadirkan para calon wajib menyertakan terobosan-terobosan kemandirian dengan kekuatan lokal, tidak mengandalkan kuasa sentralisasi pemerintah pusat, dimana sebetulnya pemerintah pusat juga terjerat dalam riba internasional.

Membaca Kebumen, harus sampai pada bagaimana posisiya di Dunia? Kebumen menjadi satu dari 300 (tiga ratus) kota berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Dengan penduduk sebesar itu, sudahkah rakyat Kebumen diproteksi oleh pemerintahnya untuk survive di tengah pasar global. Artinya adalah Kandidat harus menghitung gerak-gerik kepentingan dunia luar di Kebumen. Jangan sampai untuk menggenjot perolehan PAD, semua investasi dipersilahkan masuk dan berkembang. Investasi yang boleh masuk adalah investasi asset, sosial dan pemberdayaan, bukannya Investasi eksploitatif terhadap SDA dan SDM. Bagaimana agar dibuat laboratorium riset pertanian, perikanan, budaya dan laboratorium-laboratorium strategis yang para tenaga ahlinya adalah para praktisi, sarjana asli Kebumen yang mempunyai kepakaran di bidangnya.

Mari kita tengok beberapa hal, Kebumen mempunyai modal SDA yang luar biasa melimpah, potensi air, tanah, api, dan udaranya menjadi modal besar untuk di riset dan dikembangkan sampai ratusan tahun ke depan.  Contoh kecil di TPI Menganti di Ayah, per hari omset penjualan ikan ditaksir senilai 40-100 jt bahkan bisa berlipat pada musim panen. Kenapa tidak dikembangkan riset mengenai keramba apung di lepas pantai selatan untuk mendongkrak pendapatan pelaut kita, ini baru dari satu sektor, belum lagi potensi pertanian, perindustrian, perkoperasian.

Di sektor pendidikan, menjamurnya Sekolah Berstandar Internasional (SBI) bukan tolak ukur kemajuan karena secara sistematis akan dinikmati yang berduit saja. Pendidikan adalah hak semua orang tidak pandang kaya miskin. Terlebih pasca SLTA para siswa sekolah keluar kota, tidak adakah gagasan mengenai Kebumen University yang merupakan gabungan beberapa sekolah tinggi. Mengenai ciri khas kebudayaan Kebumen, jangan lagi muncul jawaban bahwa ciri khas budayanya antara Banyumas dan Purworejo. Jika akar budaya sebagai jati diri Kabupaten saja belum ketemu, ini kan celaka.

Dari sisi SDM nya, para TKI yang bekerja di luar negeri menyumbang devisa puluhan milyar pertahun, padahal mereka di sana bekerja di wilayah domestik atau di menjadi buruh pabrik saja. Apakah tidak ada misi yang berbobot agar mereka yang kita kirim keluar negeri adalah tenaga ahli yang dibutuhkan karena soft skill-nya. Meningkatkan bargaining dari sisi SDM agar kompetitif di era digital seperti sekarang.

Akhirnya, pembacaan visi-misi bukan hanya prosesi pemaparan yang  di tinggal ngantuk anggota dewan. Semakin menarik ketika ada proses dialektika dengan masyarakat, sehingga komunikasinya mencerdaskan bukan komunikasi wangsit “uang disit” yang habis untuk sekedar jajan. Pemaparan visi-misi bukanlah pemanis performa kandidat tapi paparan ide cerdas, tajam dan mengakar bukannya ide asal-asalan apalagi dipaparkan sekedar  menjadi dagelan politik.